fungsi imigrasi. 01. fungsi imigrasi

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Tweet. id per tanggal kewenangan instansi Imigrasi. Fungsi Fasilitator Pembangunan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bentuk pemberian jasa kemigrasian yang berdampak pada berjalannnya roda perekonomian di kawasan perbatasan, seperti pemberian izin masuk dan keluar bagi WNI dan WNA untuk melakukan kegiatan. “Kami Imigrasi Indonesia. Paspor biasa terdiri atas paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa nonelektronik. Berikut ini tugas – tugas pokok dari setiap Pejabat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi; d. Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi; d. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. go. giving entry and exit. negara tetangga, direktorat jenderal imigrasi memiliki Pos Lintas B atas Negara. Section of Travel Document, Visa and Immigration Checkpoint maintain functions: a. Selanjutnya perlu dilakukan koordinasi dengan Kemenkopolhukam dan stakeholders lainnya”,. fungsi keimigrasian nasional. by Kanim Kupang. pelaksanaan fungsi keimigrasian 3. 11 11. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Menjaga pintu gerbang negara tuk mencapai adil dan makmur. Siap melaksanakan tugas. 5. Rabu, 23 Juni 2021- Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi menyelenggarakan webinar yang dihadiri secara langsung oleh pengurus dan Pembina IKA Poltekim di Auditorium BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) 50 fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Untuk operasionalisasi pelaksanaan fungsi keimigrasian di Tingkat Pusat diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan. Ariza Ayumardani – Analis Keimigrasian Pertama Tweet Fungsi. Kesiapan menghadapi globalisasi mmenjadi hal yang perlu diperhatikan karena dalam era ini efisiensi, interdependensi, dan transparansi merupakan tantangan yang harus ditangani suatu negara. pelaksanaan. Abstrak. Tugas. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah b. Dalam menjalankan tugasnya Imigrasi memiliki 4 fungsi utama sebagai berikut : 1. DESKRIPSI SINGKAT Modul ini memperkenalkan pembaca mengenai teknik operasi dan penyelidikan intelijen keimigrasian beserta permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan tugas, serta analisis penyelesaian masalah dan indikatorAda fungsi keimigrasian di Perwakilan RI terhadap lalu lintas orang yang masuk-keluar Indonesia. Hal itu sebagi upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan oleh orang asing di Indonesia. koordinasi dan penyusunan rencana, program. Kanwil Kaltim 12 April 2019 Dilihat: 17536. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi Orang Asing. 10. tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 3. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan,verifikasi,dan adjudikasi dokumen perjalanan; b. a. (2) Kanim dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Kantor Dari Masa Ke Masa. HH-02. Pasal 106. Informasi Umum. 01. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian. Ditjen Imigrasi. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda. Pengintegrasian APIS kedalam sistem Informasi dan teknologi informasi Keimigrasian sangat penting DAN mendesak untuk dilakukan dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi tugas dan fungsi Keimigrasian Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memitigasi resiko yang timbul dari adanya migrasi legal yang dilakukan antara. Pasal 530. Pasal 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Direktorat Urusan Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian memiliki fungsi sebagai berikut: Sebuah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan memiliki5 wilayah kerja administratif yang memiliki luas wilayah 14. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. negara, dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi . Fungsi pertama adanya keimigrasian adalah. Selain memberikan Pelayanan Informasi Keimigrasian Petugas Imigrasi di POSKO IMIGRASI juga melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian. 00 WITA (harap mencantumkan no Handphone yang aktif) Fotokopi E-KTP dan KK Domisili Tarakan. Inten Esti Pratiwi. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". (2) Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal. sebagai berikut: Pasal 4 . Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sejarah Imigrasi; Visi & Misi Imigrasi; Tugas & Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi; Tugas & Fungsi Imigrasi Batam; Struktur Organisasi Keimigrasian Batam; Pimpinan Imigrasi Batam dari masa ke masa ; Kode Etik Pegawai Imigrasi; Catur Tertib Pegawai Negeri Sipil; Panca Bhakti Insan Imigrasi; Mars Imigrasi; Panduan Logo Imigrasi; PRODUK HUKUM. (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang. Penulis: Junianto Budi Setyawan Editor: Muhammad Fijar Sulistyo JAKARTA - Kompleksitas permasalahan di perbatasan negara memerlukan respons kolaboratif para pemangku kepentingan (stakeholder). GR. : “Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 ?”. Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1)Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 33 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara. Secara umum, fungsi dan peranan. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi : a. peserta diharapkan mampu memahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi yang ideal guna peningkatan kinerja Imigrasi. Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara termasuk dalam fungsi pemeriksaaan pendaratan keimigrasian Awak Alat Angkut di Terminal. . dokumen perjalanan republik indonesia 5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. 247,50 Km2 dan berpenduduk sebanyak 209. 2. Dalam arahannya Ignatius meminta agar berita negatif Imigrasi Kelas I TPI Polonia dapat segera disikapi. Sedangkan dalam rangka dampak negatif yang dapat timbul akibat menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan kedatangan orang asing sejak masuk, selama. go. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan. Visa dan paspor merupakan 2 dokumen penting dan wajib dimiliki apabila Anda hendak melakuakn perjalanan ke luar negeri. Tata Cara Pembayaran Paspor. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; c. Sasanti Imigrasi Indonesia. 6. 11. 9. Orang asing yang masuk Indonesia dapat merugikan masyarakat Indonesia. A Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Pasal 7 (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan. Oleh sebab itu dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang bagaimana fungsi keimigrasian untuk menjaga keamanan negara khususnya di Indonesia. 04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Kantor-kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di seluruh Indonesia mulai membuka antrean pelayanan pembuatan paspor melalui aplikasi per Jumat, 12 Juni 2020. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan kebijakan teknis yang. Pengimplementasian dari. Pada. id . Fungsi Sebagai Pelayanan Masyarakat. Imam Santosa, 2004: 21-24) a. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi yang telah direvisi pada tahun 2011, kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan di RUDENIM dalam jangka waktu penahanan. Berikut Liputan6. Materi ini akan membahas proses pergeseran paradigma hukum keimigrasian, polemik Permenkumham No. Pelayanan Permohonan Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Pas Lintas Batas (PLB) b. CV atau Daftar Riwayat Hidup. keluar, masuk, dan t inggal dari dan . Pengertian Umum Keimigrasian. 9. Fungsi: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya di singkat menjadi UU Imigrasi. I. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160. ), Izin Berangkat dan Izin Kembali. Galeri Foto; Galeri Video; PENGADUAN. Di Indonesia terdapat 13 RUDENIM yang terletak di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Gowa yaitu Rumah Detensi Imigrasi Makassar. 16 / RW. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Rumah Detensi Imigrasi. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas dan status keimigrasian; Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan. Adapun Kantor Imigrasi adalah instansi Pemerintah Republik Indonesia yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI). Melakukan Penentuan Status Keimigrasian bagi Orang Asing yang berada di Indonesia. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan olehTugas. Kantor Imigrasi atau Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Untuk. Petunjuk Belajar Dalam proses pembelajaran mata pelatihan “Muatan Teknis Subtansi Direktorat Jenderal Imigrasi”, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik,Tugas pokok, wewenang dan fungsi instansi Bea cukai, Imigrasi dan Karantina dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan,verifikasi,dan adjudikasi dokumen perjalanan; b. Galeri Foto; Galeri Video; PENGADUAN. Fungsi Pelayanan Masyarakat Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau. IMIGRASI Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatunegara atau bangsa( nation-state ) ke negara lai n, di mana ia bukan merupakanwarga negara. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi: 1. Sejarah Imigrasi; Visi & Misi Imigrasi; Tugas & Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi; Tugas & Fungsi Imigrasi Batam; Struktur Organisasi Keimigrasian Batam; Pimpinan Imigrasi Batam dari masa ke masa ; Kode Etik Pegawai Imigrasi; Catur Tertib Pegawai Negeri Sipil; Panca Bhakti Insan Imigrasi; Mars Imigrasi; Panduan Logo Imigrasi; PRODUK HUKUM. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi. PemberianSurat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB b. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. 1. Pengaduan Masyarakat; Whistle Blowing System (WBS) E-Lapor; Ditjen. pdf. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi. Pasal 528. Sementara itu, tugas dan fungsi lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. kanim_malang@imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ” Lalu yang menjadi fungsi keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah: “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamananKesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Susunan Organisasi. Peresmian 12 Inovasi Imigrasi Tangerang Optimalkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik. 6 Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Dalam pelaksanaanya, Untuk Kingsley OKOLIE? melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap. (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau. Sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup berbagai bidang. pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dokumen ini menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, dan tahapan pengembangan sistem informasi keimigrasian, serta contoh aplikasi yang telah dikembangkan. 8. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 528 (1) Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan. Referensi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Sebab, tak hanya pelayanan semata, fungsi keimigrasian meliputi bidang penegakan hukum dan keamanan. Selama empat hari (14-17 September 2023), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan Booth Layanan Paspor di Expo Explore South Sumatra Tahun 2023. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. cookielawinfo-checkbox-analytics. kemenkumham. Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk keluar dan fasilitas Keimigrasian. Didirikan pada tahun 1962 dan didirikan kembali pada tahun 2000, Politeknik melatih individu untuk bekerja dalam pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi, baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di. Penegertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruahan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses 1 Dwidjowijoto, R. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Abstract. Telah kita ketahui bersama bahwa dampak dari adanya pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia juga membawa imbas negatif untuk Indonesia. Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang. "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan. Untuk jabatan fungsional Analis Keimigrasian, akan ditugaskan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, dan Kantor Imigrasi Kelas I, dan Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Prinsip tugasnya sama, yaitu melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang pelayanan, penegakan hukum, pengamanan negara, dan. Jika seorang memprediksi dampak dan masalah yang pejabat Imigrasi benar-benar diperlukan akan timbul dalam waktu kurun tertentu, dapat melakukan operasi intelijen sehingga hal ini dapat diterapkan atau keimigrasian, sedangkan fungsi dari diambil upaya pencegahan terhadap pengawasan dan keamanan keimigrasian ancaman tersebut. Upaya Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal preventif yang dilakukan oleh yang dimiliki, sebagaimana dimaksud Subdirektorat Pengawasan dalam Pasal 116 Undang-Undang. imigrasi. Terkait deng an Catur Fungsi Keimigrasian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomo r 6 Tahu n 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa: “Fungsi keim igrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan. 6 Republik Indonesia Tahun 2011, penindakan terhadap pelanggaran dan penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan melalui proses pengadilan keimigrasian atau pengadilan. Dari aspek itu, Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian; baik kepada WNI maupun WNA. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari. Eksistensinya memiliki alasan dan peran yang penting dalam mengatur setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut. OT. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, pengertian dari jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan. Orang Asing adalah orang yang bukan warga. Tugas & Fungsi Jabatan Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat. Tugas dan fungsi keimigrasian yang. pelayanan. Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep tri fungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi; d. POSKO tersebut difungsikan sebagai pusat pelayanan informasi keimigrasian bagi wisatawan asing dan domestik yang dating ke wilayah Kuta Mandalika untuk menonton perhelatan. Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas: a. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. 11. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Dokumen ini berisi materi tentang pengembangan sistem informasi keimigrasian yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.